PikiranRakyatPapua.com, Kota Sorong- Dua hari jelang pemungutan suara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sorong melakukan pendistribusian logistik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) 2024.
Logistik yang di distribusikan ke 10 Distrik dan 41 Kelurahan diantaranya kotak suara sebanyak 760, surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya 211.916 lembar dan perlengkapan TPS sebanyak 210.705 lembar.
Pelaksana tugas Ketua KPU Kota Sorong Hilman Djafar mengatakan, pada Pilkada sebelumnya, satu TPS memiliki 5 kotak suara.
Nah, Pilkada kali ini, setiap TPS disiapkan 2 kotak suara untuk pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
Hilman mengaku bahwa pada pilkada kali ini terdapat kelebihan surat suara untuk pemilihan Gubernur sebanyak 1.164 lembar dan Wali Kota Sorong sebanyak 1.634 lembar.
” Semua surat suara yang berlebih telah disortir dan dihitung kembali serta dicocokkan datanya secara bersama. Selanjutnya, Bawaslu Kota Sorong akan memusnahkan surat suara tersebut,” ujarnya, 25 Nopember 2024.
Dia juga menyebut bahwa sebelumnya, terdapat kekurangan logistik di gudang. Namun, sesuai PKPU, KPU melakukan penyortiran dan penyesuaian kebutuhan per kelurahan dan per TPS.
” Kekurangan tersebut langsung dilengkapi dan kemudian dilakukan pengepakan serta penyegelan agar siap digunakan pada hari H,” tambahnya.
Lebih lanjut Hilman mengatakan, nantinya DPTb akan ditempel di depan TPS. Saat ini seluruh warga masyarakat Kota Sorong dapat melakukan cek mandiri DPT Online untuk mengetahui lokasi TPS tempat menyalurkan hak pilih.
” DPTb hanya untuk memastikan bahwa warga telah terdaftar dan di TPS mana warga memilih,” tambahnya.
Di sisi lain, Hilman mengungkapkan bahwa semua surat suara telah lengkap dan tersedia di dalam kotak suara sesuai dengan kebutuhan per TPS, termasuk alat coblos.
” Pendistribusian logistik ini dilakukan serentak di Provinsi Papua Barat Daya dengan mempertimbangkan letak geografis,” ujarnya.
Dia menegaskan, 311 personel polisi dikerahkan untuk mengawal pendistribusian logistik dikawal pihak kepolisian sebanyak 311 personel.
Pengawalan melekat dilakukan hingga ke tingkat kelurahan, kemudin anggota kepolisian , mengawal logistik ke TPS. Hal ini dilakukan berdasarkan evaluasi pilkada sebelumnya dimana terjadi keterlambatan pemungutan suara.
” Yang seharusnya pemngutan dimulai pukul 07.00 WIT tetapi baru dimulai pukul 09.00 WIT dikarenkan proses yang spekulatif,” kata Hilman.
Hilman tak memungkiri bahwa seauai kesepakatan Kesepakatan di Provinsi Papua Barat Daya bahwa pendistribusian di H-2 bertujuan mengantisipasi kendala geografis wilayah dan cuaca.
” Harapannya, logistik tiba tepat waktu sehingga pendistribusian dapat dimulai pukul 04.00 WIT hingga pagi agar sampai di TPS sebelum pemungutan suara dimulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIT.
Hilman tegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan melakukan monitoring persiapan TPS. (Edi)
