PikiranRakyatPapua.com, Kota Sorong- Massa yang datang demo di kantor Gubernur Papua Barat Daya mendesak Gubernur, Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian hadir menemui pendemo.
Koordinator demo Jeffry Kareth dalam orasinya menyampaikan kita datang ke kantor yang megah ini bukan untuk bicara panjang lebar melainkan ingin bertemu Gubernur, Sekretaris Daerah dan Kepala BKPSDM Provinsi Papua Barat Daya.
” Mereka harus bertemu kami, memberikan penjelasan terkait hasil tes CPNS Provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Jeffry menegaskan, kami datang ke kantor Gubernur PBD bukan untuk melakukan kontak fisik tetapi bicara soal tes CPNS.
” Sesuai janji Kepala BKD bahwa formasi CPNS Papua Barat Daya tahun 2024 mayoritas untuk Orang Asli Papua (OAP). Kuotanya 80 banding 20,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa hari ini sudah cukup. Tidak boleh lagi ada yang main-main soal perekrutan CPNS tahun 2024.
” Kami pencaker yang tidak lolos ini hanya mau duduk bersama gubernur, sekda dan kepala BKD datang bicara dengan kita,” ujarnya.
Perwakilan dari Kabupaten Raja Ampat Lucky Mambraku katakan bingung dengan hasil pertemuan gubernur dengan bupati dan wali kota.
” Kembalikan saja Otsus ke Pemerintah Pusat karena tidak memerhatikan hak OAP,” katanya.
Kuota 80 banding 20 sudah sangat jelas, kuota yang tadinya diperuntukan bagi OAP tetapi diisi oleh saudara-saudara non OAP.
” Kita sudah sekolah capek-capek, orang tua sudah bersusah payah menyekolahkan kita, ketika mendaftar PNS tidak diakomodir,” tegas Lucky.
Dia menambahkan, kita tidak perlu bicara banyak-banyak disini, sebaiknya di dalam ruangan, kita buka-bukaan data yang ada.
Sementara Ketua Pencaker Kabupaten Sorong, Beni Ulimpa katakan bahwa kita semua tidak tidur.
Ketika tidak ada jawaban kita bisa langsung ke Jakarta bertemu dengan pemerintah pusat menyampaikan permasalahan ini walaupun menggunakan kapal putih.
Beni mendesak agar pemerintah provinsi PBD menjelaskan terkait hasil CPNS Papua Barat Daya tahun 2024 yang di dominasi orang non OAP.
Pada kesempatan itu perwakilan dari Maybrat, Marthen katakan kuota 870 CPNS harus diberi kepada OAP, jangan digeser.
” Pemerintah harus bijak sebijaknya, harus arif searifnya,” ucapnya.
Di dalam UU Otsus telah menjamin hak OAP termasuk perekrutan CPNS. Pemerintah provinsi Papua Barat Daya harus menjelaskan sedetail mungkin si A atau si B lulus karena pertimbangan apa, begitu dan seterusnya.
” Ada beberapa anak asli OAP yang mendapat nilai bagus tapi kemudian tidak diluluskan. Itu harus dijelaskan secara detail,” pungkasnya.
Dalam demo pencaker tersebut diputar rekaman pernyataan kepala BKPSDM yang menyatakan bahwa formasi CPNS Papua Barat Daya tahun 2024 berjumlah 1088.
Kuota Sebanyak 870 untuk OAP, tidak boleh diisi oleh non OAP. Sementara untuk non OAP sebanyak 200.
Kenyataannya, kepala BKPSDM berkata lain, dengan mengatakan bahwa seleksi CPNS berdasarkan ketentuan dari pusat. (Edi)
