PikiranRakyatPapua.com, Merauke
Masyarakat mengaku trauma dan takut dengan kehadiran tentara yang menjaga lokasi Proyek Strategis Nasional atau PSN Sawah 1 juta hektare di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke. Pemerintah diminta untuk menarik tentara dan menghentikan PSN 1 hektar lahan yang dijalankan dengan dalil ketahanan pangan itu.
Hal itu disampaikan anggota Komisi Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke, Pastor Pius Cornelis Manu Pr.
“Bagi kami kehadiran tentara, itu tidak membawa efek positif apa-apa. Malah membawa bencana. Itu semua bikin kami trauma,” kata Manu kepada wartawan, Sabtu, 19/10/2024 di Merauke.
Manu mengatakan masyarakat takut kehadiran prajurit TNI itu bukan untuk membela masyarakat adat, namun lebih berpihak kepada perusahaan pelaksana PSN.
Manu mengatakan kehadiran prajurit TNI itu bersamaan dengan alat ekskavator yang dikirim kelompok usaha Jhonlin Group untuk pengerjaan proyek sejuta hektare sawah.
Manu mengatakan kehadiran prajurit TNI di lokasi PSN itu membuat protes yang dilakukan masyarakat akan semakin berat dan sulit mendapat tanggapan. Apalagi, ada tambahan batalion yang dibentuk Panglima TNI untuk mendukung ketahanan pangan. Manu mengatakan masyarakat adat yang melakukan protes terhadap PSN Sawah saat ini khawatir mereka sedang dicari tentara.
“Untuk seluruh Tanah Papua diturunkan lima batalion. Provinsi Papua Selatan dapat dua batalion, satu di Boven Digoel Merauke dapat satu [batalion]. Jadi, mereka [tentara] semua itu yang ada di Ada anggota TNI yang terus cari tahu melalui masyarakat untuk mendekati pihak yang demo, terutama pihak yang mempunyai kemampuan untuk menghimpun masyarakat. Nah, orang-orang itu yang sedang diincar, entah mau ditanya atau mau dibawa ke pos, saya tidak tahu. Jadi, mereka diikuti, itu yang sedang terjadi. Dengan langkah-langkah seperti itu, masyarakat merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Pastor Pius Cornelis Manu Pr mengatakan masyarakat adat itu butuh program pemberdayaan. Jika mereka menolak PSN 1 juta hektare sawah, itu bukan berarti masyarakat adat di Merauke anti pembangunan atau menolak pembangunan. Masyarakat adat membutuhkan kehadiran pemerintah untuk membuat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.
“Pemberdayaan masyarakat, itu yang kami butuhkan. Kami tidak menolak yang namanya pembangunan. Kami amat merindukan pembangunan. Tetapi kami tidak bisa dibangun oleh perusahaan. Kami bukan warga perusahaan. Kami ini warga negara,” Tukas nya
